Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

• Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

• Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksnaan Penghapusan Barang Milik Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

• Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;

• Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;

1. Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Manajemen/ Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabataN

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

• SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA

• SOP PERPANJANGAN SURAT KENDARAAN DINAS (STNK)

• PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KAMAR ASRAMA

• SOP Penginputan dan Pelaporan SIMAK BMN

• SOP Penghapusan BMN

1. Laptop

2. Printer

3. ATK

4. HP

Peringatan

Pencatatan/Pendataan

• Apabila tidak Melakukan SOP ini penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja di bidang rencana kebutuhan sarana dan prasarana. maka akan menghambat aktivitas penata usahan BMN

• Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan keterlambatan dan menunda pencatatan dalam aplikasi simak BMN dan menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas kantor.

1. Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja di bidang rencana kebutuhan sarana dan prasarana