SOP UIN ALAUDDIN MAKASSAR

	Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kepegawaian Organisasi dan Perundang-undangan Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong, Kabupaten Gowa	Nomor SOP	Un.06/OT.01.2/SOP-KEPEG/51
		Tanggal Pembuatan	23 Juni 2018
		Tanggal Revisi	23 Juni 2018
		Tanggal Efektif	23 Juni 2018
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP Pemberhentian Pegawai

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara R.I Nomor 24tahun 2017 tentang tata cara pemberian Cuti Pegawai negeri Sipil 6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar		1. Sehat Jasmani dan Rohani 2. Memiliki Kemampuan IT 3. Memiliki Kecermatan, Kecakapan dan Ketelitian 4. Tingkat Pendidikan formal minimal S1 5. Memiliki kemampuan pengadministrasian
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
Semua SOP		1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Olah Data
Peringatan		Pencatatan/Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses Pemberhentian Pegawai tidak akan berjalan dengan baik		Kegiatan ini tercatat pada buku Arsip

ALUR SOP

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
No	Aktivitas	JFU	Kasubbag	Kabag	Karo AUPK	Warek II	Rektor	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1.	Melakukan koordinasi dengan pihak Fakultas atau Unit Kerja pelanggar disiplin dan atau pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terkait persoalan hukum yang menyangkut Pegawai, agar mendapatkan dokumen hukum untuk dapat diproses lebih lanjut;							Menerima informasi tentang pelanggran Pegawai (pelanggran terdapat pada PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN)	20	Dokumen Pendukung
2.	Meneriman dan meneliti dokumen hukum dari pihak terkait sebagai dasar dalam menerbitkan SK Pemberhentian Sementara apabila Pegawai tersebut melakukan pelanggaran untuk kepentingan proses hukum							Dokumen pelanggran Pegawai	20	Dokumen
3.	Kasubbag menelaah dokumen indikasi pelanggaran hukum dengan menyandingkan Aturan yang ada							Dokumen	20	Dokumen/Desposisi
4.	kabag melakukan telaah lebih dalam terkait dokumen yang bersangkutan untuk proses lebihlanjut							Dokumen	30	Dokumen/Desposisi
5.	Karo AUPK melakukan kordinasi dengan Warek II untuk penetapan pemberhentian pegawai							Dokumen	30	Dokumen/Desposisi
6.	Warek II meneruskan proses pelanggaran Pegawai dan meminta tanggapan Rektor							Dokumen	30	Dokumen/Desposisi
7.	Rektor menerima proses hukum untuk pemberhentian sementara pegawai dan melakukan tindak lanjut							Dokumen/SK	20	SK
8.	Pengetikan SK pemberhentian sementara sambil menunggu proses hukum berlangsung,							Konsep SK	20	SK
9.	membuat surat pengantar bahan usul kepada Kementerian Agama Cq. Biro Hukum dan Kepegawaian untuk penerbitan SK pemecatan pegawai							Dokumen	20	Surat dan dokumen pedukung
10.	Menerima SK Pemberhentian, meneliti dan mendistribusikan kepada pihak terkait dan kepada Pegawai yang bersangkutan							SK	15	SK/Ekspedisi
11.	Mengarsipkan dokumen							SK	5	SK