SOP UIN ALAUDDIN MAKASSAR

	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Pengawasan Internal Bidang Audit Keuangan dan Kepatuhan Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong, Kabupaten Gowa	Nomor SOP	Un.06/OT.01.3/SPI/19
		Tanggal Pembuatan	17 Januari 2020
		Tanggal Revisi	17 Januari 2020
		Tanggal Efektif	17 Januari 2020
		Disahkan Oleh
SOP ALUR PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN (MAK BELANJA BARANG)

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;		Memiliki Integritas dan Objektivitas Memiliki Kemampuan verifikasi dokumen Menguasasi Ms. Office, Web Aplikasi Pre Audit Menguasasi Aplikasi SPM Memiliki Kemampuan verifikasi dokumen Menguasasi Ms. Office, Web Aplikasi Pre Audit Menguasasi Aplikasi SPM
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan		Komputer/Laptop ATK Form Pemeriksaan ATK Form Pemeriksaan
Peringatan		Pencatatan/Pendataan

ALUR SOP

No	Aktivitas	Pelaksana														Mutu Baku			Keterangan
No	Aktivitas	BPP/Pelaksana Kegiatan	Staf Administrasi SPI	Pemeriksa SPI	Sekretaris SPI	Kepala SPI	JFU/Tim Verifikasi	JFU/Pengantar SPM	JFU/Pembuat SPM	JFU/Bendahara Pengeluaran	Kasubag. Verifikasi & Pelaporan	Kasubag. Pelaksana Anggaran & Perbendaharaan	Kabag. Keuangan & AKuntansi	PPK	PP-SPM (Karo AUPK)	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1.	Mengajukan dokumen pencairan ke SPI																30
2.	Dokumen diterima (input tanggal masuk)																10
3.	Berkas diterima dan diperiksa															1. SK Rektor/SK Dekan sebagai bukti bayar 2. SPTJM 3. Bukti transaksi: Nota, Kuitansi 4. Bukti-bukti administrasi lain yang dianggap perlu (absen, foto, undangan)	60	1. Form Hijau Pemeriksaan
4.	Berkas disupervisi/diparaf																10
5.	Berkas disetujui/ditandatangani																5
6.	Berkas dibawa ke Bagian Keuangan																5
7.	Menerima, mencatat dan memeriksa kelengkapan dokumen pencairan dana																10
8.	Memverifikasi kembali dokumen pencairan berdasarkan POK																5
9.	Proses penentuan MAK berdasarkan POK																5
10.	Menginput Data, Menverifikasi dan Meneruskan Data dokumen Pencairan Dana dalam Aplikasi BLU (BLU)																10
11.	Membuat SPP dan SPM (BLU, RM/BOPTN)																5
12.	Menvalidasi/memaraf SPP dan SPM (BLU, RM/BOPTN)																5
13.	Penandatangan SPP dan SPM (BLU, RM/BOPTN)																5
14.	Menyusun dan Merekap SPP dan SPM Untuk Proses Pencairan (BLU, RM/BOPTN)																10
15.	Melakukan Pencairan/transfer ke Rekening Penerima/BPP di Bank BNI (BLU)																60
16.	Merekam Data SPM (RM/BOPTN)																5
17.	Mengantar Berkas Ke KPPN Untuk Proses Pencairan Ke Rekening Penerima/BPP (RM/BOPTN)																180