Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

• * UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan dan pengecualian informasi saat krisis.

• * UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 Pengaturan informasi elektronik dan tanggung jawab konten.

• * PermenPANRB No. 83 Tahun 2022 Pedoman manajemen krisis instansi pemerintah.

• * Perki No. 1 Tahun 2021 Standar layanan informasi publik dalam situasi darurat.

• * Pedoman Humas Pemerintah (Kominfo/Setkab) Peran humas dalam komunikasi krisis.

• * Kebijakan Internal PTKIN/UIN Landasan operasional komunikasi krisis di tingkat institusi.

1. * Juru Bicara / Humas : Pendidikan S1 Komunikasi / Humas / Jurnalistik; kemampuan komunikasi publik & manajemen krisis.

2. * Koordinator Tim Krisis : Pejabat struktural; mampu mengambil keputusan cepat dan terukur.

3. * Staf Media / Digital : Menguasai media sosial, konten digital, dan monitoring isu.

4. * Dokumentasi & Arsip : Teliti, memahami sistem pencatatan dan dokumentasi krisis.

5. * Pendamping Hukum / Etik : Memiliki pengetahuan hukum/etik kelembagaan (bisa dari SPI/Hukum).

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

• * Pimpinan Penentu arah dan pernyataan resmi.

• * Humas/PPID Koordinator informasi dan klarifikasi.

• * Satpam Pengamanan situasi dan informasi.

• * Unit Akademik Penyedia data pendukung..

• * Unit Hukum/SPI Pertimbangan hukum dan etika.

• * Tim IT/Media Sosial Publikasi dan kontrol kanal digital.

• * Media Mitra penyebaran informasi resmi.

• * Civitas Akademika Penerima sekaligus penguat pesan.

1. * Perangkat komunikasi (HP, HT, Zoom, dll) : Koordinasi cepat antar tim.

2. * Akun resmi media sosial & website : Kanal penyampaian informasi resmi.

3. * Template pernyataan resmi : Mempercepat respons krisis.

4. * Sistem monitoring media : Deteksi dan pantau isu sensitif.

5. * Perangkat dokumentasi (kamera, recorder) : Arsip dan pelaporan krisis.

6. * Data pendukung (profil lembaga, SOP, dll) : Rujukan saat menyusun pernyataan.

Peringatan

Pencatatan/Pendataan

• * Pernyataan hanya oleh juru bicara resmi.

• * Hindari opini dan info belum terverifikasi.

• * Harus seizin pimpinan.

• * Dokumen internal tidak boleh bocor.

• * Respon media sosial cepat dan terukur.

• * Semua langkah wajib didokumentasikan.

1. * Log Kronologi Krisis : Waktu, kejadian, dan langkah respons.

2. * Dokumen Pernyataan Resmi : Salinan semua rilis atau klarifikasi.

3. * Rekaman Media & Sosial Media : Tangkapan layar, tautan, dan arsip digital.

4. * Data Koordinasi Tim : Catatan rapat, instruksi pimpinan, dan komunikasi tim.

5. * Data Koordinasi Tim : Catatan rapat, instruksi pimpinan, dan komunikasi tim.